Headline News

UPT Metrologi Legal Lindungi Hasil Pengukuran Perdagangan

SERPONG, WEB TANGSEL-Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara resmi meluncurkan layanan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan peresmian ini UPT Metrologi Legal Disperindag yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 Tanggal 24 Februari 2015 mulai bisa melakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur.

 

Sebelum peresmian ini, kegiatan tera dan tera ulang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Peresmian UPT Metrologi Legal Tangsel dapat melakukan tera dan tera ulang didasari oleh Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera ulang Alat Ukur Takar Timbang (UTTP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga No. 08/ PKTN/KKPTTU/03/2016 Tanggal 21 Maret 2016.

Pejabat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Agus Permana mengatakan, peluncuran UPT metrologi legal di Kota Tangerang Selatan merupakan ke-15 di Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pembentukan unit kerja didasari oleh parameter penilaian di antaranya telah diraihnya penghargaan Pasar Tertib Ukur pada 2015 lalu.

“Dengan adanya UPT metrologi legal ini hak konsumen di Tangerang Selatan semakin terpenuhi. Semua ajaran agama memerintahkan agar tidak mengurangi takaran timbangan sedikitpun,” katanya kepada WEB TANGSEL di Remaja Kuring Resto, Kecamatan Serpong, saat acara launching.

Pembentukan daerah tertib ukur selama tahun 2011-2014 sebanyak 16 daerah. Sesuai catatan, saat ini pasar di Indonesia yang termasuk kategori pasar tertib ukur ada 268 lokasi. Sementara pasar modern di Kota Tangerang Selatan yaitu Pasar Modern BSD di Serpong, Pasar Delapan Alam Sutera di Serpong Utara, dan Pasar Modern Bintaro di Pondok Aren ketiganya masuk dalam kategori pasar tertib ukur.

Pembentukan daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur dapat terwujud berkat koordinasi, singkronisasi, harmonisasi dan kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang Selatan.

Agus jelaskan, melalui metrologi legal, ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang memiliki kepastian hukum. Semua perlengkapan tersebut biasa disebut UTTP. Ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Di lokasi sama, Kepala Disperindag Kota Tangerang Selatan Muhamad mengutarakan, dengan diluncurkannya UPT Metrologi mendukung Kota Tangsel sebagai Kota Perdagangan dan Jasa serta melindungi masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya dengan telah diluncurkannya UPT Metrologi legal ini membuktikan Pemkot Tangsel telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti penyediaan sarana dan Prasarana serta SDM Peneranya yang menurut peraturan tidak boleh dipindahtugaskan sebelum ada pengganti dengan keahlian yang sama.

“Kantor dan laboratorium sudah disiapkan, begitu juga dengan persyaratan lainnya. Kendaraan operasional juga tersedia” ujar Muhamad. Ia uraikan, UPT Metrologi Legal dibentuk sebagai upaya membentuk kepercayaan masyarakat melalui pelayanan tera atau tera ulang. Hal ini seiring tuntutan masyarakat yang ingin ada peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan.

Pembentukan dan susunan organisasi UPT Metrologi Legal di Tangerang Selatan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015, jelasnya.
“Selanjutnya penarikan retribusi pelayanan tera atau tera ulang UTTP mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah,” tambah Muhamad.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Informasi Usaha Disperindag Kota Tangerang Selatan, Gunara Wibisana mengatakan, tujuan diluncurkannya UPT Metrologi Legal di Kota Tangsel untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan menertibkan kebenaran hasil ukuran, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. “Peluncuran ini salah satunya mengacu kepada Undang-undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya

Sedangkan untuk meluncurkan UPT Metrologi Lega, pihaknya telah mempersiapkan 4 penera tingkat ahli dalam memberikan pelayanan. Ada sebanyak 20 pelayanan tera tersedia dalam UPT ini, diantaranya meter pegangan, meter kayu, meter taksi, takaran basah, takaran kering, bejana ukur, timbangan ban berjalan, timbangan pengisian, timbangan elektonik, timbangan cepat, pompa ukur spbu.dan lain sebagainya.

“Pelaku usaha yang menggunakan jenis timbangan tersebut harus melakukan tera atau tera ulang,” ujarnya. Gunara berujar, dengan  menertibkan dan memberikan jaminan kebenaran dari hasil pengukuran membuat tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tentunya kepastian itu didapatkan dari hasil transaksi perdagangan yang menggunakan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

Adapun penera yang berhak melakukan pelayanan tera dan tera ulang berjumlah empat orang. Petugas terdiri dari penera tingkat ahli yang dilatih secara khusus selama 6 bulan. Berdasarkan peralatan standar kemetrologian yang dimiliki, terdapat 22 ruang lingkup yang dapat dilakukan pelayanan tera/tera ulang. Untuk standar pengujuan jasa transportasi masih dilakukan kerjasama dengan perusahaan swasta.

Sekarang pedagang yang ingin melakukan tera atau tera ulang tidak perlu jauh-jauh ke Serang. " Cukup mendatangi kantor UPT Metrologi Legal Kota Tangerang Selatan di Ruko Tol Bulevard blok c 21Jl. Kapten Soebiyanto Serpong."jelas Gunara. (bpti-ts)