Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).
Hari ini Senin, 29 Mei 2017 Komisi IX DPR-RI mengadakan pertemuan dengan APPSI, APKASI, dan APEKSI guna membahas mengenai DAK kesehatan yang selama ini belum berfungsi dengan maksimal baik itu di Provinsi ataupun di Kab./Kota di Indonesia. Hadir didalam pertemuan ini Ketua I Bidang Hukum Pemerintahan Ahmad Heryawan, Ketua APEKSI Hj. Airin Rachmi Diany, SH. MH, Wakil Ketua APKASI Drs. Irwan Nasir, M.Si, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, dan juga jajaran terkait.
Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengatakan bahwa pertemuan ini membahas mengenai panitia kerja (panja) DAK bidang kesehatan. “Kami selaku Komisi IX DPR-RI ingin mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah mengenai DAK bidang kesehatan lebih khususnya,” ungkap Dede.
Dalam sambutannya Hj. Airin Rachmi Diany, SH. MH selaku Ketua APEKSI menjelaskan bahwa DAK bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan yang ada di daerah – daerah sehingga nantinya akan meningkatkan pelayanan dasar publik dalam mendukung pencapaian prioritas nasional. Namun Airin menjelaskan bahwa sering kali terjadi ketidaksrinkronan karena pagu anggaran DAK ditetapkan saat perencanaan dan penganggaran APBD dan KUA PPAS sudah ditetapkan. Selain itu untuk penyusunan program Pemerintah Daerah juga menunggu dikeluarkannya petunjuk teknis (juknis) yang ternyata sering kali terlambat. “juknis yang sering kali berubah – ubah inilah yang mengakibatkan ketidakoptimalan pemanfaatan DAK dalam pemerintah daerah,” ungkap Airin.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa menu yang disediakan E-Planning dan E-Musrenbang sangat sedikit sehingga jumlah DAK yang ada tidak sebanding dengan kegiatan yang diusulkan sehingga proyek – proyek tidak dapat terlaksana dengan baik. “Dalam tahap pelaksanaan juga terjadi keterlambatan dropping pembiayaan sehingga seringkali banyak proyek yang akhirnya terbengkalai,” pungkas Walikota Tangerang Selatan ini. Airin berharap dengan adanya pertemuan ini diharapkan kedepannya dapat dicarikan solusi yang tepat bagi DAK Pemerintah Pusat ke daerah – daerah yang ada di Indonesia sehingga dapat terlaksana denan baik dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pembangunan.(humas_kominfo)